News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pemilu Makin Dekat, Pahami Ragam Pelaku dalam Tindak Pidana Pemilu

Pemilu Makin Dekat, Pahami Ragam Pelaku dalam Tindak Pidana Pemilu

Jangan lupa, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah ketentuan terkait tindak pidana. Kurang lebih ada 77 Pasal dalam Bab II UU Pemilu yang mengatur substansi tindak pidana yang berkaitan dengan proses pemilihan umum. Pelaku yang diancam pidana ternyata sangat beragam. Ada yang bersifat umum, ada pula yang secara spesifik langsung menyebut subjek yang dapat dipidana.

Spektrum unsur subyektif tindak pidana pemilu yang begitu luas dari UU Pemilu ini bisa dipahami mengingat keberadaan UU No. 7 Tahun 2017 merupakan kodifikasi dari sejumlah aturan mengenai pemilihan umum. Hukumonline menemukan sejumlah unsur mulai dari yang lazim ditemukan dari pidana lain seperti unsur setiap orang; hingga unsur yang mengatur subjek atau pelaku yang dapat diancam pidana pemilu seperti ‘Ketua KPU’, ‘setiap anggota KPU Kabupaten/Kota’, ‘setiap anggota PPS’ atau ‘setiap anggota PPLN’


Ada pula unsur yang mengatur peserta Pemilu seperti yang secara terang berbunyi ‘setiap calon Presiden atau Wakil Presiden’, lalu unsur ‘Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan partai politik’; ‘setiap aparatur sipil negara’, ‘anggota TNI dan Polri’, ‘Kepala Desa maupun perangkatnya’, bahkan ‘anggota badan pemusyawaratan desa’.


Selain itu ada unsur yang mengatur pejabat negara seperti yang berbunyi pada Pasal 522, Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi/hakim pada semua bidang peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan BUMN/BUMD.

Pihak swasta tak luput dari ketentuan tindak pidana yang diatur oleh UU Pemilu. Unsur ‘setiap orang’, ‘kelompok’, ‘perusahaan’, dan/atau ‘badan usaha nonpemerintah’ adalah contoh unsur subyektif yang mengatur pihak swasta terkait larangan memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas yang telah ditentukan. Tidak sampai di situ saja, setiap perusahaan pencetak surat suara berpotensi terkena delik melebihkan jumlah pencetakan surat suara serta delik tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.

Untuk lebih jelas lagi memetakan beragam unsur subyektif menurut ketentuan UU Pemilu, hukumonline mencoba untuk menjabarkan jumlah unsurnya berdasarkan sebaran di berbagai pasal dalam UU Pemilu. Unsur ‘setiap orang’ menjadi unsur yang paling banyak, tidak kurang dari 22 kali, disebutkan dalam UU Pemilu. Misalnya pada Pasal 488, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dan seterusnya.

Pasal 488 adalah contoh ‘setiap orang’ yang diikuti dengan unsur ‘dengan sengaja’. Ada contoh misalnya unsur ‘setiap orang’  yang kemudian diikuti oleh unsur ‘karena lalainya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 504, setiap orang karena lalainya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dan seterusnya. Ketentuan pasal ini mengingatkan bahwa sejumlah dokumen yang disebutkan seperti berita acara pemungutan dan penghitungan adalah dokumen vital yang harus dijaga keberlangsungannya.

Pasal 548 mengatur unsur setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha mliki daerah, Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangakan atau diberikan kepada pelaksana kampanye , dan seterusnya. Ada lagi unsur setiap orang, unsur setiap anggota PPS atau PPLN atau setiap anggota KPPS/KPPSLN, serta setiap anggota KPPS atau Ketua dan anggota KPPS. Hukumonline mencatat kurang lebih sekitar 19 kali unsur ini disebutkan dalam UU Pemilu untuk menjerat sejumlah delik yang berbeda, baik unsur tersebut

disebutkan secara sendiri, ataupun opsional maupum kumulatif dengan sejumlah unsur-unsur yang lain. Contoh ketika unsur ini berdiri sendiri misalnya pada Pasal 508, setiap anggota PPS tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayahnya, dan seterusnya.

Ada pula unsur sejenis yang disebutkan secara kumulatif dengan sejumlah unsur yang lain seperti pada Pasal 505, Anggota KPU , KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS karena lalainya menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitualasi hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan seterusnya (tabel).

Dengan demikian, banyak rumusan tindak pidana dalam UU Pemilu. Pengaturan ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tujuan pemidanaan pada umumnya, yakni sebagai upaya terakhir untuk memproteksi proses penyelenggaraan pemilu secara holistik. “Bagi siapa yang melanggar ada ancaman sanksi pidananya. Jadi itu bisa dalam rangka mencegah kemudian bisa juga dalam rangka memberikan efek jera,” ujar peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadly Ramdhanil kepada hukumonline, Senin (11/3).

Terkait penerapan unsur subyektif dalam ketentuan UU Pemilu Fadly menjelaskan beberapa subyek yang disebut dalam UU Pemilu memiliki keterkaitan erat dengan kewenangan dan kewajibannya sebagai badan publik. KPU sebagai penyelenggara misalnya, beberapa kali disebut memiliki wewenang dan kewajiban menjalankan penyelenggaraan sesuai dengan perintah Undang-Undang. Demikian halnya dengan aparatur sipil negara ataupun pejabat lainnya. Ada kewajiban untuk bersikap netral dan sebagainya. “Unsur setiap orang, karena semua orang berpotensi melakukan itu (tindak pidana pemilu),” terang Fadly.

Dari segi pengaturan, Fadly menilai problem pemidanaan Pemilu terletak pada jumlah ancaman sanksi pidana yang terlalu banyak. Ia mempertanyakan aspek efektivitas keberadaan ancaman pidana yang dalam konteks penyelenggaraan pemilu akan jauh lebih relevan jika sanksi administratif terhadap peserta pemilu yang lebih ditekankan. Hal ini akan jauh lebih berdampak kepada kepatuhan ketimbang paradigma pemidanaan.

Paradigma pemidanaan dalam kontek peyelenggaraan Pemilu menurut Fadly relevan diterapkan terhadap sejumlah kriteria ancaman yang berdampak pada terganggunya keamanan proses penyelenggaraan Pemilu. Sementara tindakan kecurangan atau pelanggaran administrasi terhadap proses akan lebih baik menggunakan ancaman sanksi administratif atau bahkan diskualifikasi terhadap keikutsertaan dalam Pemilu. “Ancaman pidana terhadap PPS yang tidak melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih itukan gak perlu. Itu penyelenggara di atasnya bisa melakukan.

Nah hal-hal begitu menurut saya ke depan harus diperbaiki”.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.