News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Dana Desa Kabupaten Dairi Tahun 2019 Capai 127 Miliar

Dana Desa Kabupaten Dairi Tahun 2019 Capai 127 Miliar


Dana desa tahun 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk seluruh desa di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan kurang lebih Rp 15 miliar lebih dari tahun sebelumnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemerintahan Desa Dairi,Edison Silalahi kepada Lensa Sumut.Com mengatakan Tahun 2018 lalu Dana Desa sekitar Rp 111.931.480.000,-  dan tahun 2019 ini mencapai Rp 127.172.564.000, ada kenaikan sekitar 12  persen.Rabu (10/4/2019).

Menurut Edison, jika dirata-ratakan, anggaran Rp 127 miliar jika dibagi ke 161 Desa, maka setiap Desa akan mendapat porsi dana desa Rp  788 juta/tahun.

“Hanya pada kenyataanya setiap desa beda-beda jumlah Dana Desanya, tergantung kategori Indeks Desa Membangun (IDM)nya,” ujarnya.

Desa sesuai Indeks Desa Membangun (IDM) terbagi kedalam beberapa kategori yakni desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing desa. Desa kategori tertinggal tentu akan mendapatkan Dana Desa lebih besar dari Desa Mandiri atau Maju.

Sebelumnya,Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti menjelaskan sebagaimana amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
Dengan demikian, tegas Prima, Kemenkeu sudah menyusun arah dan kebijakan Dana Desa tahun anggaran 2019. Pertama, meningkatkan pagu anggaran Dana Desa. Diperkirakan Dana Desa 2019 akan mengalami kenaikan menjadi Rp 75 triliun hingga Rp 80 triliun.

Kedua, menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaaatan Dana Desa pada beberapa kegiatan prioritas desa, yaitu 3 – 5 kegiatan.
Keempat, melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik. Kelima, meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.
Keenam, meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan. Ketujuh, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. Kedelapan, sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha.
Kesembilan, melakukan penguatan atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa, kapasitas SDM perangkat desa, serta koordinasi, konsolidasi dan sinergi dari tingkat pemerintahan pusat, pemda, kecamatan hingga desa.(Vander).

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.