News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Komisioner KPU Sumut : Pemilu Serentak 17 April 2019 Telah Melampaui Batas Kemampuan Rata-rata Manusia Indonesia

Komisioner KPU Sumut : Pemilu Serentak 17 April 2019 Telah Melampaui Batas Kemampuan Rata-rata Manusia Indonesia

Menanggapi banyaknya korban yang berjatuhan dalam Pemilihan Umum Serentak 2019, Ketua KPU Sumut Yulhasni turut berduka atas kepergian para pahlawan demokrasi.



KPU Sumut masih menunggu keputusan pemberian dana santunan bagi petugas KPPS yang meninggal saat bertugas di Pemilu 2019.

“Kami harap jangan ada lagi Pemilu serentak," tegas Yulhasni, Sabtu (27/4/2019).
"Ini harus dievaluasi. Kita tidak mau ada lagi korban yang berjatuhan,” harap Yulhasni.
Di Sumatera Utara, ada delapan penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia setelah sebelumnya jatuh sakit.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pemilu serentak telah melampaui batas fisik petugas dan secara teknis melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik.

"Saya ingin mengulangi bahwa pemilu serentak yang kita laksanakan model seperti kemarin, itu bagi saya cukup yang pertama dan terakhir," ujar Pramono dalam sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM, Jumat (26/04/2019).

Pramono menjelaskan, secara fisik, pelaksanaan pemilu serentak dengan model seperti 17 April 2019 telah melampaui batas kemampuan rata-rata manusia Indonesia.
Dari data KPU, sampai kemarin, petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 225 orang. Sedangkan petugas KPPS yang jatuh sakit sebanyak 1.470 orang.

"Ini saya pastikan jumlahnya akan bertambah. Kemarin seharian keliling ke beberapa kabupaten/kota di Pantura, Saya masih menerima laporan bahwa beberapa petugas kita masih sakit dan sebagian kondisinya parah," urainya.

Secara teknis, pelaksanaan pemilu serentak seperti yang dilaksanakan kemarin juga melampaui kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan logistik dan melayani pemilih.
Hingga 25 April 2019 terdapat sejumlah TPS yang harus dikoreksi karena masalah ketersediaan logistik dan pelayanan pemilih. Sebanyak 705 TPS harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dan 89 TPS di antaranya sudah melakukannya.

Selain itu, 2.260 TPS harus melakukan pemilu susulan. Dari jumlah itu, 936 TPS telah melaksanakannya.

Kemudian 296 TPS harus melakukan pemilu lanjutan. Sebanyak 55 TPS di antaranya sudah rampung.

Pramono mengatakan, secara sistem, pemilu serentak membuat pemilih kesulitan menentukan pilihannya, terutama untuk calon anggota DPD, DPR dan DPRD.
Pemilu serentak ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan putusan MK Nomor 14 tahun 2013.

Hanya saja, lanjutnya, ada beberapa klausul regulasi yang implikasi teknisnya di luar perkiraan pembuat undang-undang.

Sumber : tribun-medan.com

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.