News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Menuju Pilkada Samosir 2020,Merubah Tradisi Menjadi Ekspektasi

Menuju Pilkada Samosir 2020,Merubah Tradisi Menjadi Ekspektasi


Pilkada Samosir digelar pertama sekali pada tahun 2005. Dengan pasangan calon sebanyak 6  pasang, nuansa pesta demokrasi sangat terasa. Keterlibatan masyarakat untuk mendukung pasangan calon dapat sebagai akibat proses identifikasi visi misalnya, kultur, profesi atau latar belakang kehidupan lainnya. Intinya, orang terlibat karena ada kontestasi, pertarungan gagasan dan ide, yg masing masing memiliki alasan.

Pilkada ke-2 tahun 2010, juga berlangsung kurang lebih sama. Ada dinamika selama pelaksanaannya. 

Pilkada Samosir 2015 sedikit berbeda. Selain karena jumlah kontestan yg berkurang, pertarungan ide ide politik kurang mengemuka. Yang mungkin dijumpai dengan cepat adalah pragmatisme politik, yaitu suatu gerakan politik yg lebih efektif untuk mencari hasil akhir. Dan memang benar, pemenang pilkada Samosir tahun 2015 adalah pasangan calon yg lebih banyak melakukan gerakan ketengah masyarakat, terutama dalam hal pemberian reward.

Bisa dikatakan pilkada Samosir 2015 miskin gagasan, karena nuansa pelaksanaan demokrasinya bertumpu kepada kekuatan kapital. Masyarakat tidak lagi bicara ide ide politik, tetapi bicara besaran reward.

Sesungguhnya cukup menghawatirkan, terutama sejak disahkan sebagai kabupaten baru, Samosir belum menunjukkan perubahan signifikan, terhadap perkembangan indeks kualitas hidup manusia. Mungkin orang menilai pembangunan jalan, infrastruktur lainnya sebagai wujud nyata kemajuan, sesungguhnya tidak.

Pembentukan kabupaten Samosir memiliki cita cita yg jauh ke depan, yg dalam pengelolaannya dipercayakan kepada putra putri terbaik Samosir, dan terpilih secara demokratis melalui pilkada.

Tetapi impian akan pemerintahan demokratis, berpihak kepada kepentingan rakyat akan semakin mustahil. Alasannya adalah karena rakyat terlanjur hanyut dalam pengaruh pragmatisme politik, siapa punya modal dialah bupati. 

Kedua regulasi kita memang cenderung menjamin pelaksanaan demokrasi prosedural yg sejauh ini belum menjamin demokrasi substansial. Artinya sekian banyak kecurangan tetap bisa terjadi, terutama dalam memanipulasi kesadaran rakyat.

Alasan berikutnya, penegakan hukum yg tdk efektif, baik oleh aparat yg berkompeten dibidang pilkada, seperti Bawaslu, maupun instrumen lainnya. 

Dari beberapa alasan diatas, kita semakin jauh dari haram kemajuan melalui pelaksanaan demokrasi. Semoga pada masa yg akan datang, pilkada akan menghasilkan kepemimpinan yg baik, manusiawi, bermartabat, dan sungguh memiliki kecerdasan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Samosir.

Oleh : Advokat Barrack Donggut Simbolon.SH

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.